Draft RUU Advokat
File Size: 203 kb
File Type: doc
Download File

Posted by Leo Tobing, HUMAS PERADI

Sidang dibuka dengan mempersoalkan kedudukan perwakilan IKADIN, karena ada Ketua Umum DPP IKADIN, Bp. Otto Hasibuan dan ada juga yg mengaku2 Ketua IKADIN, yakni Todung Mulya Lubis.

Perdebatan mengarah mengenai kapasitas Todung Mulya Lubis yang katanya mewakili IKADIN, yakni sebuah ORMAS profesi advokat yg mendirikan PERADI, padahal semua juga sudah tahu bahwa IKADIN yang turut serta mendirikan PERADI adalah IKADIN yang dipimpin oleh Bp. Otto Hasibuan.

Namun sepertinya Pimpinan Sidang sudah tidak mau peduli dengan sejarah masa lalu, dan legalitas Lisensi Advokat Todung Mulya Lubis yang sudah dicabut oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Advokat DKI JAKARTA. Dan putusan tersebut tidak pernah dibanding oleh Todung Mulya Lubis sehingga menjadi berkekuatan hukum yang tetap.

Dari 8 organisasi pendiri PERADI, hampir semanya dapat dipastikan menolak REVISI UU ADVOKAT, krn substansi/materi yg diatur itu memuat langkah2 kemunduran bagi profesi Advokat.

RUU ADVOKAT yg baru ini, secara tegas ingin menggantikan UU NO.18/2003 ttg ADVOKAT, yg menurut DPR-RI sdh tidak lagi sesuai dengan kebutuhan jaman.

Penggantian ini tentunya tdk dapat diartikan sebagai REVISI, melainkan meniadakan UU Advokat yg masih bberlaku.

RUU ADVOKAT, adalah sebuah Rancangan yg digagas oleh Achmad Yani dan Nudirman Munir, dan didorong untuk masuk menjadi PROLEGNAS DPR-RI, padahal masih banyak RUU yang tingkat prioritasnya lebih tinggi untuk dibahas dan dijadikan pokok bahasan BALEG, sebut saja RUU KUHAP, RUU KUHAPer atau HIR, yang sejak almarhum Lobby Lukman masih hidup hingga saat ini sudah wafat, tidak pernah dibahas oleh BALEG DPR-RI. Aneh, bukan?!!

RUU ADVOKAT yang baru ini, memberikan posisi Advokat tidak setara dengan Penegak Hukum lainnya, melainkan disebutkan bahwa ADVOKAT menjadi mitra kerja Penegak Hukum, yang mungkin disejajarkan dengan BANPOL, dan atau Mitra Binamas POLRI.

Waduuhhh ... Sebuah kemunduran yang sangat jauh sekali dari posisi yang secara tegas disebutkan oleh UU ADVOKAT NO 18/2003.

Bp. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPP IKADIN, menyatakan bahwa UU Advokat seyogyanya menjadi UU yang juga mengakomodir masyarakat Pencari Keadilan atau yang disebut juga sebagai Konsumen Jasa Hukum.

Konsumen, sebelum adanya UU Advokat No.18/2003 sering sekali ditipu dan dianiaya oleh Advokat. Bukti nyata-nya bisa dilihat pada perkara yg mengadili mantan Advokat Todung Mulya Lubis, bagaimana beliau terbukti secara sah telah "berdiri" di pihak Klien dan selanjutnya berpindah menjadi Pihak Lawan dari Kliennya sendiri.

Keberadaan PERADI sebagai lembaga yang mengangkat dan memberhentikan Advokat telah berhasil menciptakan penegakan hukum, yakni menindak tegas Advokat nakal seperti Todung itu dan juga berhasil menciptakan Ujian Profesi advokat yg "zero KKN".

Single Bar PERADI tidak menghalangi demokrasi!

Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berserikat dan berkumpul membentuk organisasi massa, namun tidak diperkenankan memiliki kewenangan untuk mengangkat Advokat.

Penangkatan Advokat, sejak dahulu kala, sejak sebelum diundangkannya UU No.18/2003 adalah menjadi kewenangan negara yang di delegasikan kepada Ketua Penadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.

Sejak diundangkannya UU Advokat No.18/2003 kewenangan negara itu di delegasikan kpd Organisasi Advokat yg dibentuk berdasarkan UU Advokat itu dan bukan organisasi massa profesi advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS.

RUU ADVOKAT yang baru memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendirikan Organisasi Advokat, cukup hanya ada 3 (tiga) orang saja, maka sudah terbentuklah organisasi itu, dengan diikuti oleh 3 orang lainnya yang mendirikan DPD atau DPC.

RUU ADVOKAT yang baru itu, juga memberikan kewenangan bagi setiap organisasi advokat untuk mengangkat dan memberhentikan advokat. 

Persoalan akan muncul bahwa masyarakat akan mendapatkan standar pelayanan dan mutu advokat y berbeda-beda. Serta semakin "licin"-nya Advokat nakal, karena bila ditindak oleh organisasi A akan segera berpindah ke organisasi B dan demikian seterusnya ke organisasi X lainnya.

Seperti mantan Advokat Todung Mulya Lubis, yg telah dikenai sanksi di PERADI lalu melakukan banding di organisasi lainnya, yakni KAI, ... Walaupun pada akhirnya, Todung Mulya Lubis tetap dinyatakan bersalah di KAI. Sedih rasanya, bila advokat dg jam terbang setinggi itu tak sadar kalau perilakunya itu menyimpang dr Kode Etik yg berlaku.

Selanjutnya ...
Apakah kita masih menerima Revisi RUU Advokat yang pada kenyataannya menolak dan meniadakan UU ADVOKAT NO.18/2003??

APAKAH KITA BERSEDIA PROFESI KITA DIISI OLEH ANGGOTA-ANGGOTA YANG TIDAK STABIL MENTALNYA KARENA TIDAK LULUS UJIAN PERADI??

PERADI mendukung Revisi untuk penyempurnaan penguatan profesi... Kalau cuman asal revisi ... Apalagi yang melemahkan posisi profesi advokat, rasanya kok kurang sepakat.

Berikut RUU Advokat yang baru:
 


Comments

orang awam
14/05/2013 07:55

Saya mendukung UU Advokat agar di REVISI.

kita jangan melakukan pemberitaan pembodohan yang mengatakan apabila UU Advokat jadi direvisi maka akan mudah membentuk organisasi Advokat. ( dikatakan diatas cukup tiga orang untuk membentuk organisasi advokat). Artinya tidak begitu.

Reply
Orang Taat Hukum
20/05/2013 02:51

Saya sangat setuju X UU Advokat di Revisi.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada anda bung Leo Tobing, maka saya kutip tulisan anda sebagai berikut;
"RUU ADVOKAT yang baru ini, memberikan posisi Advokat tidak setara dengan Penegak Hukum lainnya, melainkan disebutkan bahwa ADVOKAT menjadi mitra kerja Penegak Hukum, yang mungkin disejajarkan dengan BANPOL, dan atau Mitra Binamas POLRI." Apa betul demikian....? Dan apakah tidak ada kekhilafan menurut pandangan anda bung..!? Menurut hemat saya UU Adokat no 18 tahun 2003 lah yang tidak mensejajarkan posisi Advokat, yang katanya setara dengan penegak hukum lainnya ( Polisi, Hakim dan Jaksa ) namun kenyataannya setiap Advokat yang siap terjun untuk memulai kehidupannya sebagai Penegak Hukum harus di lantik terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan domisili Advokat ybs. Jadi di sini / berarti ketua PT posisinya lebih tinggi dari Ketua Induk Organisasi Advokat ( dalam hal ini sudah pasti PERADI ). Coba anda pikirkan dan mulailah menatap tulisan anda sendiri serta merenungkan dalam dan lebih dalam lagi bung .....! Yang menjadi pertanyaan adalah; apakah posisi Advokat ini sudah setara namanya, seandainya.UU Advokat itu tidak di revisi ? jadi saya setuju dengan tulisan orang awam di atas : "Dalam RUU Advokat yang sedang di godok, artinya tidak begitu bung...!" Baca Pelan dan pelan RUU Advokat Bagian Kedua di Pasal 12 ayat 1 tentang SUMPAH dan JANJI, terus baca dalam keadaan tenang dan lebih dalam lagi bung, bukankah justeru RUU Advokat yang baru mempunyai makna yang sangat Mulia bagi para Advokat? Di mana sumpah yang akan di lakukan oleh Induk Organisasi Advokat untuk mengangkat derajat para Advokat itu sejajar dengan Penegak Hukum lainnya.! TQ untuk Sharenya

Reply
Mata_dan_Telinga_HUKUM
24/09/2013 02:25

Saya JUGA sangat setuju UU Advokat di Revisi

Reply
jamhur damanik
04/02/2014 11:57

A Yani dan nudirman munir jgn takut perjuangkan ruu advokat pengganti uu advokat 18 2003 kita dukung revisi uu advokat sebab uu advokat 2003 lebih mengebiri advokat karena di sumpah oleh PT dan MA masih merasa super kayak sejarah advokat zaman belanda orang orang peradi yg senior jgn berlagak pahlawan keadilan bung dgn alasan ruu advokat 2013 menurunkan kwalitas advokat karena setiap organisasi berhak mengangkat advokat jangan takut anda semua sebab kwalitas advokat itu bukan di ukur dari organisasinya tetapi dari jam terbang , pengalaman beracara, komunikasi yg baik kpd siapapun terlebih pencari keadilan bukan pasang tarif bayaran yg tinggi tapi client tetapnya susah dan yg penting belajar dari pengalaman didalam persidangan boyz hari ini ente PERADI menang nasib aja karena di untung oleh Mahkamah Agung tdk lebih dari itu titik

Madani
02/12/2013 18:47

Waduh waduh waduh kok peradi kebakaran jenggot , tenang Aja cm soal waktu uu 18/2003 pasti di ganti

Reply
Advokat_yang_mandiri
17/07/2013 10:33

Dukung RUU Advokat sebagai revisi dan atau Pengganti UU Adokat no 18 tahun 2003

Reply
Mata_dan_Telinga_HUKUM
24/09/2013 02:28

DUKUNG !!!

Reply
Syahri naldi
24/08/2013 11:11

mendukung revisi undang-undang Advokat

Reply
Masyarakat taat Hukum
29/08/2013 18:32

P.D banget tulisan anda yah bang LEO ......! Takut yah kuenya di bagi ke orang............ wkwkwkwk?

Reply
Advokat-2 yang merindukan adanya Reformasi di Profesi Advokat....!
24/09/2013 01:13

Bang Leo bolehkah aku bertanya dari kutipan tulisan anda? PERADI mendukung Revisi untuk penyempurnaan penguatan profesi... Kalau cuman asal revisi ... Apalagi yang melemahkan posisi profesi advokat, rasanya kok kurang sepakat.
Apakah maksud tulisan anda:
1). Peradi mendukung Revisi untuk penyempurnaan penguatan profesi Advokat? Pertanyaannya : Penyempurnaan penguatan profesi advokat yang mana?
2). Melemahkan posisi Profesi Advokat ? Mungkin anda agak malu-malu mau menulisnya yah. ! Terbuka aja bozzz, kan kita skr sdh hidup di era Reformasi, mungkin maksud dan tujuan anda adalah : akan melemahkan Organisasi Advokat yang selama ini mungkin di anggap sah oleh penguasa, tentunya PERADI.........he...he...he..... betul kan ? Gitu aja kok repot. Tapi tunggu dulu bozz!, zaman sudah pasti akan berubah bozz, aku berharap sih UU Advokat juga akan dan pasti berubah. Mantap Surantap bang.....ayo kita tunggu bang, krn isi UU Advokat yang baru, cukup baik menurut saya, karena disinilah kita di percayakan sebagai PENEGAK HUKUM yang sejati, bukan banpol, abang terbalik sebetulnya UU Advokat no. 18./Thn 2003 lah yang melecehkan profesi Advokat, masa kita di Sumpah oleh Penegak Hukum lainnya (dalam hal ini Ketua PT), kalau Advokat di sumpah oleh Presiden RI, itu baru kuterima bang.....

Reply
Mata_dan_telinga_HUKUM
24/09/2013 02:23

Isi tulisan diatas yang mengulas ttg 'HASIL HEARING RUU Advokat tanggal 22 Maret 2013 BALEG DPR-RI yang di hadiri 8 organisasi pendiri Peradi', tidak proporsional dengan judulnya. Sepertiya penulisnya tendensius. Terlampau kelihatan keberpihakannya

Reply
10/12/2013 17:46

Setuju revisi UU Advokat

Reply
27/12/2013 06:28

Banyak uang di peradi sehingga otto dan rekannya takut kehilangan...

Reply
Patar Hasibuan
06/01/2014 06:06

membaca draft RUU Advokat saya sangat setuju, karena tidak akan ada advokat yang dirugikan malah seharusnya diuntungkan, aneh apabila ada Advokat yang merasa di rugikan apabila RUU Advokat di sahkan aneh, kecuali anda yang mengeruk uang dari organisasi Advokat melainkan tidak mencari nafkah dari menangani perkara pasti akan sangat merasa dirugikan karna takut bersaing

Reply
very
03/03/2014 13:24

gampang nanti jd advokat ya?, gak takut jd profesi keranjang sampah?

Reply
JAWARA HUKUM
06/03/2014 08:48

Setuju......... apalagi pasal 28 UU Advokat telah diangulir oleh MK...... biar jgn jd monopoli organisasi.... Ujian Advokat tdk dketahui berapa yg benar atw yg salah.... yg ketahuan cm LULUS dan tidak lulus....... bayangkan sekali ujian Rp 900.000,- misalnya dipukul rata2 mesti 2x baru lulus, berapa biaya yg dihasilkan??? Kl dianggap sekali ujian 10.000 peserta maka 1 kali ujian sdh menghasilkan Rp 9.000.000.000,- ( 9 Milyar) bukan uang yg sedi8kit tuh.......

Reply



Leave a Reply