Dalam rangka melaksanakan Pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dengan ini kami Dewan Pimpinan Cabang AAI Jakarta Pusat memberitahukan kepada Dewan Kehormatan AAI, Dewan Penasehat AAI dan Pengurus dan Anggota DPC AAI Jakarta Pusat untuk menghadiri 

Musyawarah Cabang 

yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 1 Nopember 2013
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Grand Ballroom, Lantai 4 Sari Pan Pacific Hotel, 
Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

Agenda :

- Diskusi Tentang RUU Advokat.
- Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPC AAI Jakarta Pusat, Ketua Dewan Penasehat DPC AAI Jakarta Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan DPC AAI Jakarta Pusat Periode 2010- 2013.
- Pemilihan Ketua DPC AAI Jakarta Pusat Periode 2013 -2016.

Demikian pemberitahuan dan undangan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Oktober 2013

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang
Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta Pusat

Ketua                                                             Sekretaris


Jamaslin James Purba, S.H., M.H.                          Astro P. Girsang, S.H.

 
 
Draft RUU Advokat
File Size: 203 kb
File Type: doc
Download File

Posted by Leo Tobing, HUMAS PERADI

Sidang dibuka dengan mempersoalkan kedudukan perwakilan IKADIN, karena ada Ketua Umum DPP IKADIN, Bp. Otto Hasibuan dan ada juga yg mengaku2 Ketua IKADIN, yakni Todung Mulya Lubis.

Perdebatan mengarah mengenai kapasitas Todung Mulya Lubis yang katanya mewakili IKADIN, yakni sebuah ORMAS profesi advokat yg mendirikan PERADI, padahal semua juga sudah tahu bahwa IKADIN yang turut serta mendirikan PERADI adalah IKADIN yang dipimpin oleh Bp. Otto Hasibuan.

Namun sepertinya Pimpinan Sidang sudah tidak mau peduli dengan sejarah masa lalu, dan legalitas Lisensi Advokat Todung Mulya Lubis yang sudah dicabut oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Advokat DKI JAKARTA. Dan putusan tersebut tidak pernah dibanding oleh Todung Mulya Lubis sehingga menjadi berkekuatan hukum yang tetap.

Dari 8 organisasi pendiri PERADI, hampir semanya dapat dipastikan menolak REVISI UU ADVOKAT, krn substansi/materi yg diatur itu memuat langkah2 kemunduran bagi profesi Advokat.

RUU ADVOKAT yg baru ini, secara tegas ingin menggantikan UU NO.18/2003 ttg ADVOKAT, yg menurut DPR-RI sdh tidak lagi sesuai dengan kebutuhan jaman.

Penggantian ini tentunya tdk dapat diartikan sebagai REVISI, melainkan meniadakan UU Advokat yg masih bberlaku.

RUU ADVOKAT, adalah sebuah Rancangan yg digagas oleh Achmad Yani dan Nudirman Munir, dan didorong untuk masuk menjadi PROLEGNAS DPR-RI, padahal masih banyak RUU yang tingkat prioritasnya lebih tinggi untuk dibahas dan dijadikan pokok bahasan BALEG, sebut saja RUU KUHAP, RUU KUHAPer atau HIR, yang sejak almarhum Lobby Lukman masih hidup hingga saat ini sudah wafat, tidak pernah dibahas oleh BALEG DPR-RI. Aneh, bukan?!!

RUU ADVOKAT yang baru ini, memberikan posisi Advokat tidak setara dengan Penegak Hukum lainnya, melainkan disebutkan bahwa ADVOKAT menjadi mitra kerja Penegak Hukum, yang mungkin disejajarkan dengan BANPOL, dan atau Mitra Binamas POLRI.

Waduuhhh ... Sebuah kemunduran yang sangat jauh sekali dari posisi yang secara tegas disebutkan oleh UU ADVOKAT NO 18/2003.

Bp. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPP IKADIN, menyatakan bahwa UU Advokat seyogyanya menjadi UU yang juga mengakomodir masyarakat Pencari Keadilan atau yang disebut juga sebagai Konsumen Jasa Hukum.

Konsumen, sebelum adanya UU Advokat No.18/2003 sering sekali ditipu dan dianiaya oleh Advokat. Bukti nyata-nya bisa dilihat pada perkara yg mengadili mantan Advokat Todung Mulya Lubis, bagaimana beliau terbukti secara sah telah "berdiri" di pihak Klien dan selanjutnya berpindah menjadi Pihak Lawan dari Kliennya sendiri.

Keberadaan PERADI sebagai lembaga yang mengangkat dan memberhentikan Advokat telah berhasil menciptakan penegakan hukum, yakni menindak tegas Advokat nakal seperti Todung itu dan juga berhasil menciptakan Ujian Profesi advokat yg "zero KKN".

Single Bar PERADI tidak menghalangi demokrasi!

Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berserikat dan berkumpul membentuk organisasi massa, namun tidak diperkenankan memiliki kewenangan untuk mengangkat Advokat.

Penangkatan Advokat, sejak dahulu kala, sejak sebelum diundangkannya UU No.18/2003 adalah menjadi kewenangan negara yang di delegasikan kepada Ketua Penadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung.

Sejak diundangkannya UU Advokat No.18/2003 kewenangan negara itu di delegasikan kpd Organisasi Advokat yg dibentuk berdasarkan UU Advokat itu dan bukan organisasi massa profesi advokat yang dibentuk berdasarkan UU ORMAS.

RUU ADVOKAT yang baru memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendirikan Organisasi Advokat, cukup hanya ada 3 (tiga) orang saja, maka sudah terbentuklah organisasi itu, dengan diikuti oleh 3 orang lainnya yang mendirikan DPD atau DPC.

RUU ADVOKAT yang baru itu, juga memberikan kewenangan bagi setiap organisasi advokat untuk mengangkat dan memberhentikan advokat. 

Persoalan akan muncul bahwa masyarakat akan mendapatkan standar pelayanan dan mutu advokat y berbeda-beda. Serta semakin "licin"-nya Advokat nakal, karena bila ditindak oleh organisasi A akan segera berpindah ke organisasi B dan demikian seterusnya ke organisasi X lainnya.

Seperti mantan Advokat Todung Mulya Lubis, yg telah dikenai sanksi di PERADI lalu melakukan banding di organisasi lainnya, yakni KAI, ... Walaupun pada akhirnya, Todung Mulya Lubis tetap dinyatakan bersalah di KAI. Sedih rasanya, bila advokat dg jam terbang setinggi itu tak sadar kalau perilakunya itu menyimpang dr Kode Etik yg berlaku.

Selanjutnya ...
Apakah kita masih menerima Revisi RUU Advokat yang pada kenyataannya menolak dan meniadakan UU ADVOKAT NO.18/2003??

APAKAH KITA BERSEDIA PROFESI KITA DIISI OLEH ANGGOTA-ANGGOTA YANG TIDAK STABIL MENTALNYA KARENA TIDAK LULUS UJIAN PERADI??

PERADI mendukung Revisi untuk penyempurnaan penguatan profesi... Kalau cuman asal revisi ... Apalagi yang melemahkan posisi profesi advokat, rasanya kok kurang sepakat.

Berikut RUU Advokat yang baru:
 
 
Waktu & Tempat Kegiatan:

Hari : Rabu, 6 Maret 2013
Waktu : 14.00 - 17.00
Tempat : Cheese Cake Factory
Jalan Cikini Raya Nomor 16
Menteng, Jakarta Pusat 10330

Ketentuan & Syarat:

Pelanggan:
  • IntranetFree – max. 2 (dua) kursi untuk satu perusahaan
  • Professional(sebelumnya disebut CompleteFree – 1 (satu) kursi untuk satu perusahaan, untuk penambahan orang @ Rp. 165.000
  • Standart(sebelumnya disebut ILB/ILD): Free – 1 (satu) kursi untuk satu perusahaan, untuk penambahan orang @ Rp. 275.000
  • Basic(sebelumnya disebut Online Corporate): Free – 1 (satu) kursi untuk satu perusahaan, untuk penambahan orang @ Rp. 330.000
  • Non Pelanggan: Rp. 660.000,-

Pembicara & Materi:
  • Kolier L. Haryanto (Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham RI) – "Aturan Imbalan Kurator Berdasarkan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2013"
  • J. James Purba (Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia Jakarta Pusat) – Aturan Pembebanan Imbalan Kurator dan Dampaknya Terhadap PemohoPailit

Pendaftaran:

  • Hubungi Contact Person kami untuk informasi ketersediaan tempat
  • Isi lembar konfirmasi secara lengkap, lembar konfirmasi dapat diunduh di sini.
  • Kirimkan lembar konfirmasi melalui email talks@hukumonline.com

Contact :


Fisca Dahlia(021) 8370 1827 atau email: talks@hukumonline.com

                                                          TEMPAT TERBATAS !!!

 
 
 
 
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”) Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) pada tanggal 31 Desember 2012, Dewan Pimpinan Nasional (“DPN”) PERADI akan melakukan pendataan ulang Advokat dan penerbitan KTPA baru dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pendataan ulang Advokat hanya diperuntukan bagi Advokat (i) yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI; dan (ii) tidak diberhentikan secara tetap dari profesinya oleh PERADI.

2) Pendataan Ulang Advokat akan dibuka mulai 10 Agustus 2012 hingga 3 September 2012. Sekretariat Nasional PERADI akan mengutamakan penerbitan KTPA baru bagi Advokat yang menyampaikan Formulir Pendataan Ulang Advokat beserta dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

3) Pendataan Ulang Advokat dilakukan dengan menyerahkan Formulir Pendataan Ulang Advokat dan dokumen pendukungnya melalui Cabang–cabang PERADI/DPC seluruh Indonesia atau dikirimkan langsung ke alamat Sekretariat Nasional PERADI jika di wilayah yang bersangkutan belum dibentuk cabang PERADI.

4) Penyerahan Formulir Pendataan Ulang Advokat berikut dokumen pendukungnya tidak dapat diserahkan secara langsung ke Sekretariat Nasional PERADI.

5) Formulir Pendataan Ulang Advokat disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung berupa:
(i) Fotokopi KTPA yang dikeluarkan oleh PERADI/KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) atau Tanda Pengenal Sementara Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI;
(ii) Tanda bukti pembayaran biaya administrasi pendataan ulang Advokat. Bukti setoran harus mencantumkan nama dari Advokat yang akan didata;
(iii) Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar (Jika menginginkan perubahan photo);
(iv) Untuk anggota yang menghendaki pencantuman gelar akademik lainnya (yang belum dimasukkan dalam verfikasi/pendataan ulang sebelumnya), agar melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, fotokopi ijazah perguruan tinggi di luar negeri berikut fotokopi surat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.

6) Biaya pendataan ulang Advokat adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Tidak ada biaya apapun yang dikenakan selain biaya tersebut di atas;

7) Biaya pendataan ulang (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI di:

Bank : Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya
Nomor Rekening : 335-304-0002
Atas nama : Perhimpunan Advokat Indonesia
Dengan mencantumkan Nama Lengkap dan Nomor Induk Advokat (“NIA’) pada kolom Berita/Keterangan dalam lembar /slip Bukti Setoran bank.

8) Formulir Pendataan Ulang Advokat dapat diperoleh di bawah ini atau di  situs http://www.peradi.or.id/ dan di http://www.hukumonline.com/ atau di Sekretariat Nasional PERADI atau Sekretariat Cabang PERADI di seluruh Indonesia (detil cabang- cabang PERADI dapat dilihat di situs http://www.peradi.or.id/).

9) Penyerahan KTPA baru kepada Advokat akan dilakukan di kantor Sekretariat Cabang PERADI di seluruh Indonesia atau langsung dikirimkan kepada anggota dalam hal di wilayah yang bersangkutan belum dibentuk cabang/DPC PERADI, yang akan diberitahukan dalam pengumuman tersendiri pada kesempatan berikutnya.

Jakarta, 10 Agustus 2012
Dewan Pimpinan Nasional,

Ttd. 
Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Ketua Umum
Ttd.
Hasanuddin Nasution, S.H.
Sekretaris Jenderal

DOWNLOAD FORMULIR PENDATAAN ULANG ADVOKAT: 
 
formulir_pendaftaran_ulang_advokat.doc
File Size: 114 kb
File Type: doc
Download File

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telah berpulang ke pangkuan Pencipta, Rekan Horas Sinaga, SH, anggota DPC AAI Jakarta Pusat NIA B8910258 dan Partner pada Firma Hukum Palmer Situmorang, pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2012 malam, di usia 50 tahun. Rumah Duka di Jalan Metro Jaya No.4 Pulo Mas (Seberang PLN) Jakarta Timur. Jenazah dibawa ke Samosir pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012.

Semoga arwah beliau diberi tempat terbaik disisiNya dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan keikhlasan.